VIVAnews - Pemerintah DKI Jakarta segera merealisasikan pembangunan tanggul atau dam raksasa untuk pengendalian banjir di Jakarta. Pembahasan rencana ini akan dimulai Febuari ini bersama dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan swasta.Menurut Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Pitoyo Subandrio, pembuatan tanggul menjadi penting karena ancaman pemanasan global dan penurunan permukaan tanah (land subsidence). Ini menjadi pertimbangan utama untuk membangun tanggul dan menjadi tanggung jawab pemerintah dan swasta.
"Lihat jembatan di Jakarta Utara, balok jembatan sudah hampir menyentuh air. Itu bukan karena airnya naik, tapi juga karena tanahnya sudah turun. Kalau dibiarkan, Jakarta tenggelam," ujar Pitoyo saat berbincang dengan VIVAnews.com, Kamis 27 Januari 2011.
Kata Pitoyo, tanggul raksasa akan dibuat untuk membendung laut di Pantai Utara. Pembendungan akan dilakukan mulai dari kawasan Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, hingga ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. "Dari Tanjung Priok sampai di Muara Gembong Bekasi. Namun untuk Pelabuhan Tanjung Priok tetap dibuka," ujarnya lagi.
Kata Pitoyo, pembuatan tanggul akan menggunakan sistem polder ke arah laut, agar kawasan di bawah permukaan air laut tidak akan tergenang. Seperti yang telah dilakukan Belanda dan New Orleans.
Sketsanya, meski air laut tinggi, tetapi kawasan di bawah permukaan air laut tetap kering karena ada tanggul laut raksasa yang akan memompa air ke laut.
Deputy Representative Bos Witteveen, salah satu perusahaan anggota Konsorsium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) Sawarendro mengatakan, sejak Desember 2010 telah dilakukan penyusunan rencana strategi sebagai bagian kegiatan perencanaan pembangunan tanggul laut raksasa.
Diharapkan bulan Mei 2011, strategi ini sudah bisa dipaparkan untuk didiskusikan dengan stakeholder yang lain, seperti Bappenas, Departemen PU, Dinas PU dan Pemprov DKI Jakarta.
Terdapat empat pilihan tanggul laut yang mungkin bisa diterapkan. Pertama, pembangunan tanggul laut diintegrasikan dengan reklamasi pantai utara. Kedua, tanggul laut berada di luar wilayah reklamasi. Ketiga, tanggul laut berada di luar wilayah reklamasi kecuali Tanjung Priok dan keempat tanggul laut menghubungkan antar pulau di Kepulauan Seribu.
Pilihan pertama dinilainya merupakan pilihan yang paling mungkin dilakukan untuk dilaksanakan dalam 20 tahun ke depan.
"Opsi pertama ini membutuhkan pembiayaan yang relatif kecil dan pelaksanaan bisa dilakukan dengan kontribusi sektor publik dan swasta," ujarnya. (adi)
• VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar